bpkpd@sulbarprov.go.id
0811 4525 999
Jl. H.Abd.Malik Pattana Endeng, Kec. Rangas Baru, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat
blog-img
26/04/2024

BPKPD Sulbar Komitmen Untuk Pemenuhan Bukti Dukung MCP KPK Tahun 2024 Pada Rakor MCP KPK bersama dengan Tim Direktorat Korsup Wil. IV KPK

BPKPDSULBAR | Bidang Penatausahaan dan KAS Daerah

BPKPD Sulbar Komitmen Untuk Pemenuhan Bukti Dukung MCP KPK Tahun 2024 Pada Rakor MCP KPK bersama dengan Tim Direktorat Korsup Wil. IV KPK

Mamuju, 26 April 2024 – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat diwakili oleh kepala bidang Penatausahaan dan Kas Daerah, A. Kustia Hatta dan kasubid Perencenaan dan Penanggaran Barang Milik Daerah, Rizal mengikuti undangan Rakor MCP KPK bersama dengan Tim Direktorat Korsup Wil. IV KPK dirangkaikan dengan Penyerahan Buku Pedoman Penilaian MCP Tahun 2024 dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pengelolaan MCP Tahun 2024 yang bertempat di Lt. II Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. M. NATSIR, MM yang menyampaikan terima kasih atas kerja sama pemenuhan bukti dukung MCP KPK tahun 2023 dan arahan mengenai pemenuhan bukti dukung MCP KPK tahun 2024. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen  dari kepala-kepala OPD yang bersangkut paut dengan pemenuhan bukti-bukti penilaian MCP yang disaksikan langsung oleh tim dari KPK serta penyerahan dokumen pedoman penilaian monitoring center for prevention (MCP) tahun 2024 dan dokumen Survei Penilaian Integritas (SPI).
Iwan Lesmana, PIC KPK untuk Sulawesi Barat menyampaikan aspek-aspek indikator dan sub-indikator MCP KPK Tahun 2024, khususnya perubahan atas pedoman penilaian di 8 area MCP tahun 2024 dan fokus KPK pada pengawasan pengadaan barang dan jasa, pokir-pokir DPRD, dan pengawasan hibah Pemprov.
Lebih lanjut, KPK menyampaikan fokus MCP KPK pada tahun 2024 khususnya pada bidang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan manajemen ASN. “Fokus pada pengelolaan barang milik daerah cukup banyak misalnya pada persertifikatan aset tanah. Sedangkan pada manajemen ASN misalnya pencegahan jual beli jabatan”, ucap Eva, anggota tim MCP KPK.
Secara terpusah, Kepala BPKPD Prov Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengungkapkan memberikan apresiasi atas kerja sama untuk pemenuhan bukti dukung MCP Tahun 2023 dan beliau menyampaikan dukungan berupa komitmen untuk memenuhi bukti dukung MCP Tahun 2024
“Untuk Pemenuhan bukti dukung MCP Tahun 2024, BPKPD Prov Sulbar tentunya komitmen dan memberi dukungan penuh” ucap Masriadi

Bagikan Ke: